Serambi Indonesia
Kamis, 17 Juni 2010
Wagub: Rakyat tak Perlu Khawatir

LHOKSEUMAWE - Wakil Gubernur Aceh Muhamad Nazar menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu khawatir bila nantinya ada pihak yang akan melakukan gugatan judicial review (JR) terhadap UUPA ke Makamah Konstitusi (MK). Apalagi pada dasarnya UUPA bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah.

Hal tersebut dikatakan Walkil Gubernur Aceh ketika menjadi pemateri pada seminar nasional dan silaturrahmi BEM PTAI se-Indonesia, di aula Bupati Aceh Utara, Selasa (15/6) sore.

Diuraikan Muhammad Nazar, sejak disahkan DPRI RI pada Agustus 2006, pelaksanaan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh secara umum sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian tetap saja tidak ada kepuasan di kalangan masyarakat Aceh tentang kesesuaian antara UUPA dengan MoU Helsinki. “Karena ada beberapa butir dalam MoU tersebut tidak terakomodir dalam UUPA. Sehingga inilah menjadi dasar mencuatnya tuntutan untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut,” ujarnya.

Nazar menyebutkan, belakangan ini tuntutan revisi terhadap UUPA dianggap tidak cukup, sebab membutuhkan waktu yang lama, sementara pergerakan demokrasi berlangsung dengan cepat. “Sehingga tidak heran sekarang muncul wacana untuk melakukan JR. Wacana ini pun semakin menghangat perdebatan seputar pelaksanaan UUPA setelah sebelumnya muncul kekecewaan lain karena masih ada sekitar delapan PP untuk kepentingan Aceh yang belum diturunkan pemerintah pusat,” tegasnya.   

Sebenarnya, tambah Muhammad Nazar, pemerintah pusat berjanji akan menyelesaikan permasalah ini secara bertahap. Terutama dalam waktu dekat akan keluarnya PP tentang pengelolaan Sabang serta tentang minyak dan gas bumi Aceh. Sedangkan lainnya akan menyusul secara bertahap. “Namun begitu, pastinya persoalan UUPA bukanlah hanya persoalan belum turunkan PP atau Perpres saja. Tapi ada beberapa butir dari UUPA yang harus kembali disesuaikan dengan yang tertuang dalam MoU Helsinki,” jelasnya.

Calon independen

Muhamad Nazar juga menguaraikan tentang permasalahan dalam UUPA yang hanya boleh mengikutkan calon independen untuk pimpinan daerah sekali saja, sejak UUPA dikeluarkan. Menurutnya, hal ini mengesankan kalau keistimewaan Aceh sudah tertinggalkan. Karena bila dilihat putusan MK terdahulu, semua proses Pilkada di Indonesia wajib mengakui keberadaan kandidiat non partai. “Jadi perkembangan ini sangat ironi dengan perkembangan situasi politik di Aceh,” urainya.

Jadi menurutnya, bila memang nantinya ada pihak yang ingin melakukan gugatan JR ke MK, khususnya terkait pasal yang mengatur Pilkada di Aceh, tentunya masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi pada dasarnya langkah ini merupakan hak semua warga negara.

“Tapi boleh saja ada pihak yang keberatan dilakukan JR terkait pasal 90 dan 256 tentang pilkada, karena itu hak pribadi warga negara. Namun tentunya hak warga negara juga bila ingin melakukan JR. Jadi saya harap masyarakat Aceh tidak perlu khawatir bila nantinya tetap ada yang melakukan JR terhadap UUPA. Apalagi pada dasarnya UUPA bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah,” demikian Wakil Gubernur Aceh Muhamad Nazar.