Kamis, 10 Juni 2010
DPRA Didesak Segera Bahas Revisi Qanun Migas

 BANDA ACEH - Wakil Bupati Pidie, Nazir Adam SE mendesak Pemerintah dan DPR Aceh segera membahas usulan dan permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merevisi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Ini penting dan mendesak, karena di samping telah menjadi kesepakatan semua kabupaten/kota yang ditandatangani para Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRK dan Ketua Bappeda seluruh Aceh, juga kedua jenis dana itu sebesar 60 persen menjadi hak kabupaten/kota pada tahun anggaran 2011,” tulis Nazir Adam dalam e-mail kepada Serambi, Rabu (9/6).

Nazir Adam menyebutkan, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah propinsi tentang penempatan 60 persen dana Otsus dan Migas yang menjadi hak kabupaten/kota tersebut, maka seharusnya dokumen perencanaan dana tersebut tidak dimasukkan dalam dokumen perencanaan KUA dan PPAS Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011. Tapi harus diberikan kewenangan untuk dibahas oleh eksekutif dan legislatif masing-masing kabupaten/kota.

“Dengan demikian dana Otsus Migas bagian hak kabupaten/Kota itu harus masuk menjadi dokumen perencanaan dalam KUA dan PPAS 2011 masing-masing kabupaten/kota. Jadi tidak perlu Bappeda Aceh meminta Bappeda Kabupaten/Kota untuk segera menyiapkan dokumen perencanaan dana Otsus Migas tahun 2011 untuk dibahas menjadi dokumen perencanaan  KUA dan PPAS 2011 propinsi,” tandasnya.

Menurut Nazir, yang harus segera dilakukan Pemerintah Aceh adalah segera merespons untuk finalisasi revisi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus.

“Persoalan keterdesakan waktu pra revisi qanun, dengan alasan Bappeda Propinsi harus segera menyiapkan dokumen perencanaan KUA dan PPAS Propinsi Tahun 2011, maka pihak Pemerintah Aceh dipersilakan saja membahas 40 persen bagian TDBH Migas dan Otsus yang menjadi hak provinsi,” pungkasnya.