Tim APAC Audiensi dengan Bupati Aceh Tengah, H. Nasaruddin MM. Dalam audiensi ini, Bupati menyampaikan bahwa strategi pembangunan perdamaian di Aceh Tengah adalah dengan menerapkan prinsip keadilan bagi setiap warga dengan katagori miskin, tanpa melihat latar belakang dari kelompok apapun, apakah eks GAM, Forbes atau PETA.
DEWASA ini lembaga adat “Haria Peukan” nyaris tak terdengar lagi eksistensinya baik di dalam perbincangan sehari-hari maupun di arena Hukum Adat Aceh. Lembaga adat ini sedang mati suri seiring dengan dieliminirnya peran dan fungsi pemerintahan mukim oleh rezim Orde Baru. Telah terbukti bahwa kerasnya penetrasi system hukum dengan paradigma politik sentralitistik, mengakibatkan beragam budaya local dengan segala kearifan tradisonalnya menjadi terpinggirkan, lalu sirna ditelan masa.
BANDA ACEH - MoU Helsinki dan UU
nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah modal bagi
perdamaian Aceh. Tapi modal tersebut tersebut belum bisa sepenuhnya
dilaksanakan, karena masih adanya beberapa aturan pelaksanaan teknis
seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), yang
belum rampung.
Senin, 05 April 2010 | Tempo Interaktif Perdamaian di Aceh Getas TEMPO Interaktif, Medan - Nota
kesepahaman Helsinki dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
adalah modal bagi perdamaian Aceh. Tapi modal tersebut belum bisa sepenuhnya
dimanfaatkan karena masih adanya beberapa aturan pelaksanaan teknis seperti
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum rampung.
Senin, 25 Januari 2010 | Tempo Interaktif Ketidaksinkronan Pusat dan Daerah Hambat Penguatan Perdamaian Aceh
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kendati keamanan di Aceh sudah kondusif, masih ada beberapa permasalahan dan hambatan dalam pemeliharaan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal Drs Budi Utomo, Ketua Desk Aceh di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dalam seminar yang bertema 'Bina Perdamaian di Aceh: Memacu Pembangunan, Mencegah Konflik'.
Selasa, 24 November 2009 | ARF News Aceh Perlu Banyak Pembenahan Jakarta – Forum bersama (Forbes) Aceh yang
terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) asal Aceh, menilai perlunya sebuah kajian yang komprehensif di Aceh, mengingat
masih banyak yang perlu dibenahi. Tujuannya untuk menentukan bagaimana arah
pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
.pdf)
